Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan akan segera merevitalisasi Situ Lido di Jawa Barat dan memastikan pengelolaannya sesuai dengan prinsip berkelanjutan untuk menjaga fungsi ekologis kawasan tersebut.
“Kami akan melakukan kajian mendalam bersama tim ahli untuk memastikan revitalisasi ini berjalan optimal. Kementerian Lingkungan Hidup juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pemugaran Situ Lido, sekaligus memastikan pengelolaannya. “Kita akan kembali pada prinsip keberlanjutan,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Hal itu disampaikan usai peninjauan Cvtogel Situ Lido di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2) setelah adanya aduan warga yang tergabung dalam Forum Warga Cigombong yang mengeluhkan berkurangnya lahan di Situ Lido yang tersangka. disebabkan oleh pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido.
Dalam pendapatnya, Hanif menegaskan perlunya solusi berkelanjutan yang berbasis pada lingkungan, penggunaan sumber daya alam harus sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan.
Ia menyampaikan komitmen pemerintah untuk merevitalisasi seluruh sumber air, badan air, serta danau dan kolam di Indonesia, agar kembali berfungsi sebagai sumber penyerapan air.
Situ Lido merupakan salah satu sumber air vital bagi ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Cisadane yang mengalir ke Jakarta.
Menurut Hanif, revitalisasi menyeluruh meliputi perbaikan lanskap, pemulihan fungsi waduk, serta penambahan waduk dan bak penampung, bermanfaat untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan.
Luas permukaan Danau Lido pada awalnya 35 hektare, namun saat ini telah menyusut menjadi sekitar 17 hektare akibat sedimentasi dan alih fungsi lahan. Pemerintah bertekad untuk mengubah setidaknya 10 hektare wilayah ini menjadi badan air untuk meningkatkan daya dukung dan fungsi ekologisnya. danau.
Sebagai bagian dari pemantauan lingkungan hidup, pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan, antara lain sanksi administratif dan pembongkaran bangunan yang berada di atas badan air.
“Jika ada bangunan yang berada di atas air, bangunan tersebut harus dihancurkan.” “Ini bukan sekadar regulasi, tetapi langkah nyata untuk memastikan keberlanjutan lingkungan,” kata Menteri Hanif.
Pemerintah juga menetapkan batas waktu yang harus diterima oleh semua pihak. terhubung, dan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Balai Besar Wilayah Sungai (BWS), untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai rencana.